BANDUNG – Survey nasional literasi keuangan Indonesia yang diliakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013, menyebutkan bahwa tingkat literasi atau pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan sangatlah rendah yaitu sekitar 21,8%, berbanding terbalik dengan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat yang cukup tinggi yaitu sekitar 60%. Hal ini mencerminkan bahwa akses keuangan masyarakat terhadap industri keuangan belum terbuka secara optimal.
Hal tersebut dipengaruhi oleh masih kurangnya referensi masyarakat tentang jasa keuangan, rendahnya pendapatan masyarakat, faktor budaya, rumitnya syarat administratif dalam menggunakan jasa keuangan, produk keuangan tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan tingginya biaya serta peran industri keuangan yang belum optimal terhadap kemajuan proses pembangunan di daerah yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berdasar akan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jabar, yang beranggotakan Sekda Jabar, OJK Regional II Jabar, BI Jabar, para industri keuangan di Jabar, Asosiasi Jasa Keuangan dan akademisi.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai mengukuhkan TPAKD Jabar di Gedung Sate, Kamis (24/03/16) mengatakan, dibentuknya TPAKD ini maka akan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM. “Masyarakat yang akan membangun dunia usaha itu biasanya tidak tahu bagaimana caranya mengakses layanan jasa keuangan, dengan adanya tim ini maka mereka nanti akan punya gambaran dan mau meminjam dana untuk modal usahanya,” ujar Aher yang juga pembina TPAKD Jabar.
Tugas TPAKD antara lain menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian di daerah, mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi di daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana dalam memperluas penyediaan pendanaan yang produktif untuk mengembangkan UMKM atau usaha rintisan.
“Ini juga akan membantu program kita yaitu mencetak 100 ribu wirausahawan yang perlu akses ke perbankan untuk permodalan,” sambung Aher.
HUMAS PEMPROV JABAR
_(1)1_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
