Jl. Siliwangi No 1, Kec. Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat

 

Jenis Layanan Perizinan Yang Dilayani 

No	Jenis Perijinan Layanan
1	Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan SIPI Andon;
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;
4	Surat Pembudidayaan Ikan ( SPbI );
5	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
6	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
7	Izin Perubaham Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi IPHHK dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
8	Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu);
9	Izin Penurunan Kapasitas Produksi pada IPHHK dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
10	Izin Peremajaan Mesin (Reengineering) IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun;
11	Izin Perubahan (addendum) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun
12	Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
13	Izin Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
14	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai debngan 12 mil Laut; (Bersifat Strategis);
15	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ;
16	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
17	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
18	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
19	Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
20	Penetapan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut;
21	Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
22	Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan (Rumija);
23	Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan (Rumija);
24	Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai);
25	Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan;
26	Izin Prinsip Penanaman Modal;
27	Izin Prinsip Perluasan;
28	Izin Prinsip Perubahan;
29	Izin Prinsip Penggabungan;
30	Izin Usaha Penanaman Modal;
31	Izin Usaha Perluasan;
32	Izin Usaha Perubahan;
33	Izin Usaha Penggabungan;
34	Izin Pencabutan;
35	Izin Pembatalan;
36	Izin Pembukaan Kantor Cabang;