Jalan Sunan Drajat No.01, Sumber, Cirebon,

Telp. /Fax. 0231 - 323631,

Jawa Barat 45611

Jenis Layanan Perizinan Yang Dilayani 

No	Jenis Layanan Perijinan
1	Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan SIPI Andon;
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;
4	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
5	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
6	Izin Perubaham Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi IPHHK dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
7	Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
8	Izin Penurunan Kapasitas Produksi pada IPHHK dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
9	Izin Peremajaan Mesin (Reengineering) IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun;
10	Izin Perubahan (addendum) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3 per tahun;
11	Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
12	Izin Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
13	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai debngan 12 mil Laut; (Bersifat Strategis);
14	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ;
15	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
16	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
17	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
18	Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
19	Penetapan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut;
20	Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
21	Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan (Rumija);
22	Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan (Rumija);
23	Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai);
24	Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan;
25	Izin Prinsip Penanaman Modal;
26	Izin Prinsip Perluasan;
27	Izin Prinsip Perubahan;
28	Izin Prinsip Penggabungan;
29	Izin Usaha Penanaman Modal;
30	Izin Usaha Perluasan;
31	Izin Usaha Perubahan;
32	Izin Usaha Penggabungan;
33	Izin Pencabutan;
34	Izin Pembatalan;
35	Izin Pembukaan Kantor Cabang;