Mitigasi Bencana, Wagub: Perlu Keterlibatan Komunitas & Masyarakat

  

Tanggal Posting : 25 Feb 2016 05:11 Wib | Dibaca : | Kategori : Berita Umum | Penulis : Admin BPMPT

JAKARTA – Sebagai daerah dengan rawan bencana tertinggi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat melibatkan semua pihak termasuk komunitas dan masyarakat sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan bencana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sebuah bencana tidak menimbulkan korban dan materi yang begitu besar.

Ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Seluruh Indonesia yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Hotel Bidakara Jakarta, pada Rabu (24/2/16), Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan bahwa sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan bencana, perlu melibatkan berbagai komunitas dan peran serta masyarakat di sekitar daerah rawan bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat pun perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang bencana yang bisa terjadi.

“Kita bentuk upaya mitigasi atau pencegahannya dulu, early warning system (sistem peringatan dini) dan menyangkut juga kerjasama dengan berbagai komunitas yang ada - yang memang concern (ahli) di bidang itu. Ini untuk pra bencana, jadi jangan menunggu bencana terjadi!” ujar Deddy.

“Kita sudah tahu titik-titik rawan yang selama ini memang selalu ada bencana. Nah, bagaimana memberitahukan dan melatih masyarakatnya bersama komunitas agar sebelum terjadi bencana harus mengungsi dulu. Misalkan hujan besar seperti di daerah longsor, saat sudah terjadi dua jam hujan - penduduk di kampung tersebut harus sudah mengungsi. Jadi korban bisa dihindari, ya syukur kalau tidak terjadi bencana. Jadi penguatan masyarakat juga sangat penting,” papar Deddy.

Deddy pun mengatakan pihaknya kini tengah mendorong agar semua kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat untuk segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk daerah yang dikategorikan tidak rawan bencana. Hal ini perlu untuk koordinasi ketika bencana terjadi, baik untuk distribusi bantuan, evakuasi korban, atau pun hal lainnya.

“Jangan main-main dengan tidak ada BPBD di setiap kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota yang tidak punya BPBD ini gambling dengan nyawa manusia,” tegas Deddy.

Deddy menambahkan edukasi mengenai bencana pun perlu untuk dilakukan. Menurut Deddy, sekolah-sekolah perlu memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang kebencanaan kepada anak didiknya, sehingga akan tercipta generasi sadar bencana ke depannya.

Pada kesempatan ini, Deddy pun sempat menyinggung mengenai bencana karena ulah manusia yaitu rusaknya lingkungan alam disebabkan oleh limbah industri dan penambangan liar. Menurutnya, penegakan hukum terhadap para perusak lingungan masih sangat lemah dan tidak menimbulkan efek jera.

“Bagaimana membangun kultur dari masyarakat yang peduli pada lingkungannya dan juga mengantispasi bencana. Saya kira sangat sulit pada saat penegakan hukum ini tidak betul-betul serius dibenahi dalam masalah kebencanaan, khususnya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri,” tutur Deddy.

Rakornas Penanggulangan Bencana merupakan rapat kerja dan forum diskusi mengenai masalah kebencanaan dan penanggulangannya. Rakornas yang digelar dari tanggal 24-25 Februari 2016 ini dibuka oleh Menko Polhukam RI Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Kerja lainnya, seperti Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Rakornas dihadiri peserta sekitar 3.000 orang yang berasal dari komponen pimpinan daerah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kementerian/lembaga, unsur TNI dan Polri, BPBD seluruh Indonesia, NGO, para Duta Besar Negara Asean, serta para Duta Besar Negara Pendonor seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Tujuan digelarnya rakornas ini yaitu untuk mensinergikan setiap program kementerian/lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah di dalam penanggulangan bencana. Diharapkan rakornas ini akan memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai arah kebijakan penanggulangan bencana serta bisa meningkatkan ketangguhan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana.


HUMAS PEMPROV  JABAR  


Post Terkait