Daftar Jenis Perizinan


SIUP BIDANG PENGOLAHAN IKAN (PERMOHONAN BARU)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
1Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) 
2Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) 
3Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan  
4Scan asli Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 
5Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
6Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik perusahaan atau penanggungjawab yang menyatakan data dan informasi yang disampaikan adalah benar. 
7Rencana Usaha Pengolahan Ikan, paling sedikit memuat : a. Jenis Usaha; b. Sumber dan nilai investasi; c. Jenis dan asal Bahan Baku; d. Sarana produksi yang digunakan; e. Tata letak dan gambaran proses produksi; dan f. Wilayah pemasaran 
8Izin Lingkungan. Izin lingkungan dikeluarkan oleh instansi berwenang yang disertai dengan dokumen lingkungan sesuai dengan kententuan perundang-undangan. Tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan dalam hal : lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; usaha merupakan usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup. Pelaku usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hhidup rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan Izin Mendirikan Bangun (IMB), tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengelolaan Ikan dalam hal bangunan gedung : a. berada dalam kawasan otonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation). 

 

Kembali

Chatbot Dinas PMPTSP Jawa Barat