Daftar Jenis Perizinan


REKOMENDASI GUBERNUR PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PERMOHONAN BARU)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
1Persyaratan Administrasi: Surat Permohonan 
2Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan fotocopy KTP) 
3Membuat Pakta Integritas yang berisi : 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Mentri; 4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntable; 5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6. Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada aknga 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), siap menghadapi konsekuensu hukum. 
4Akta pendirian dan perubahannya serta NIB; 
5Profil badan hukum; 
6Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang  
7Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangan antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian; 
8Persyaratan Teknis : Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengen informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas area, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk 
9Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 
10Persetujuan lingkungan, kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajin menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
11Pertimbangan Teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani 
12Analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 
13Rencana kerja dan peta kawasan hutan yang dimohon ditandatangani oleh pemohon dan distempel 
14Persyaratan no. 4, 5, 6, 9 dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kegiatan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi 
15Surat Keterangan dari Dirjen yag membidangi mineral dan batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi Peta yang menggambarkan area yang dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi 
16Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk berusaha yang belum memiliki perizinan berusaha, dilengkapi keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk permohonan Persetujuan Penggunan Kawasan Hutan kegiatan pertambangan atau penetapan/penugasan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan panas bumi 
17Dokumen persyaratan administrasi dan teknis berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit notaris 

 

Kembali

Chatbot Dinas PMPTSP Jawa Barat