1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
MENGUBAH
1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
4. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
7. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
8. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
10. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
11. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
12. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
13. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
14. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
16. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
17. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
18. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
19. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
20. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
21. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
22. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
24. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
25. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
26. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
27. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
28. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
29. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
30. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
31. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
32. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
34. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
37. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
38. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
39. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
40. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
41. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
42. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
43. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
44. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
45. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
46. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
47. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
48. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
49. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
50. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
51. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
52. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
53. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
54. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
55. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
56. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
57. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
58. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
59. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
60. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
61. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
62. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
63. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
64. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
65. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
66. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
67. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
68. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
69. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
70. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
71. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
72. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
73. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
74. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
75. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
76. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
77. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
78. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
79. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
80. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
81. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
82. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
83. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal