-
| Hukum Tentang Status |
|---|
Keputusan Gubernur Nomor 2921/HK.02.03/Bangprom Tahun 2022SP DPMPTSP 2022ACTIVE Download Abstrak Detail |
Keputusan Kepala Dinas Nomor 2939/PM.05.01.01/Datin Tahun 2021PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG APLIKASI JELITA (JABAR ELECTRONIC INFORMATION ASSISTANCE VERSI 5.5 ATAU SISTEM BANTUAN INFORMASI ELEKTRONIK JAWA BARAT VERSI 5.5) SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN PERIZINAN PENERUS APLIKASI SIMPATIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATACTIVE Download Abstrak Detail |
Keputusan Kepala Dinas Nomor 2940/PM.05.01.01/Datin Tahun 2021PENETAPAN JELITA (JABAR ELECTRONIC INFORMATION ASSISTANCE VERSI 5.5 ATAU SISTEM BANTUAN INFORMASI ELEKTRONIK JAWA BARAT VERSI 5.5) SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2021PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHAACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Kementerian/Lembaga Nomor 7 Tahun 2022Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan BirokrasiACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2021Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi KhususACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara ElektronikACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021Sertifikat ElektronikACTIVE Download Abstrak Detail |
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasiional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan NegaraACTIVE Download Abstrak Detail |
| Hukum Tentang Status |